CITES, KONVENSI INTERNASIONAL PERDAGANGAN TSL

Posted on by admin

Cacatua galeritaPENGERTIAN UMUM

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa  liar yang terancam punah, merupakan suatu pakta perjanjian yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1975 dan dihadiri oleh 88 negara sehingga konvensi ini disebut juga Washington Convention. Konvensi ini merupakan tanggapan terhadap Rekomendasi No. 99.3 yang dikeluarkan pada saat Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972. CITES ditandatangani oleh 21 negara dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975. Naskah kesepakatan CITES (Teks Konvensi) terdiri dari Pembukaan (5 paragraf), Batang tubuh (25 pasal) dan appendiks (CITES Listed species).

Sekretariat CITES berada di negara Swiss. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Saat ini jumlah negara anggota CITES berjumlah 175 negara. Indonesia masuk menjadi anggota CITES yang ke 48 pada tanggal 28 Desember 1978 . Negara yang saat ini paling akhir masuk adalah Bosnia and Herzegovina yang menjadi anggota ke 175 pada tanggal 21 Januari 2009.

CITES merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat  (treaty) global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut. Misi dan tujuan konvensi ini adalah melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan perdagangan merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup tumbuhan dan sawa liar tersebut dan kenyataan bahwa saat ini nilai perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar menempati peringkat kedua setelah narkotika.Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam punah.

Ada empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu:

a. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia

b. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia

c. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi

d. Makin mendsaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.

KERANGKA KERJA CITES

Substansi kesepakatan CITES yaitu

Ketentuan mengenai jenis-jenis spesies, perdagangan internasional dan tata niaga perijinannya

Ketentuan terkait pelaksanaan Conference of Parties/ CoP (Peserta dan isu-isu yang dibahas)

Ketentuan tentang CITES sekretariat dan peran pentingnya

Ketentuan perdagangan yang dikecualikan dari CITES

Ketentuan / kewajiban para anggota (measures to be taken by parties)

Ketentuan amandemen untuk CITES listed species

Ketentuan Pokok CITES:

Pelaksanaan perdagangan internasional melalui sistem permit yang dikeluarkan oleh CITES management authority

Appendiks I dilarang diperdagangkan, sementara Appendiks II dan III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat

Representative negara anggota CITES bertemu secara reguler (2-3 tahun sekali) dalam Conference of The Parties (COP) untuk melakukan review pelaksanaan CITES, prosedur dan amandemen Appendiks CITES

Operasional pelaksanaan CITES dikoordinasikan oleh Sekretariat CITES yang bernaung di bawah UNEP

Government of Switzerland bertindak sebagai depository for convention (negara penampung)

Kewajiban Para Anggota:

Menunjuk satu atau lebih National Management Authority (MA) dan scientific authority (SA).

Melaksanakan berbagai ketentuan CITES dan melarang perdagangan yang melanggar ketentuan CITES, termasuk pemberian penalti (sanksi) terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan specimen yang tidak sesuai ketentuan

Memelihara catatan/record perdagangan specimen CITES listed species

Menyiapkan regular report (annual report dan bienial report)

Menetapkan nasional eksport quota spesies appendiks II

Sekretariat CITES:

Keberadaan CITES Secretariat secara administratif berada di bawah Executive Director of UNEP (United Nations Environment Programs)

Berkedudukan di Geneva, Switzerland dan memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan CITES

Fungsi CITES sekretariat antara lain mengorganisir CoP, mencermati laporan anggota, publikasi, dan diseminasi CITES appendiks, membantu negara anggota dalam pelaksanaan CITES, dll.

Guna memperkuat pelaksanaan konvensi, CITES secretariat juga menjalin kerjasama dg berbagai international stakeholders.

Otoritas CITES di Negara Anggota:

Ketentuan CITES mewajibkan setiap anggota (party) untuk menunjuk satu atau lebih Otorita Pengelola (Management Authority) dan Otorita Keilmuan (Scientific Authority).

Management Authority (MA) bertanggung jawab dalam aspek administratif dari pelaksanaan CITES (Legislasi, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, penerbitan izin, laporan tahunan, dan dua tahunan, komunikasi dengan institusi CITES lain)

Scientific Authority (SA) bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada Management Authority mengenai non-detriment findings dan aspek-aspek ilmiah lainnya mengenai implementasi dan pemantauan perdagangan internasional

Konferensi Negara Anggota CITES

Conference of the Parties merupakan lembaga tertinggi dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan CITES

Pertemuan CoP terjadi setiap 2-3 tahun sekali, dilaksanakan oleh salah satu host country (any parties to CITES) dan berlangsung selama 2 minggu untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan CITES. Perwakilan delegasi dari seluruh negara anggota CITES hadir dalam pertemuan CoP dan setiap negara mempunyai satu suara dan hak voting yang sama.

NGOs & Organisasi intergovernmental boleh hadir dalam CoP, selaku observer.

SUBSIDIARY BODY

Sejumlah subsidiary bodies dibentuk untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan CITES yaitu :

a. Standing committee (1979): Anggota standing committee merupakan para pakar yang berasal dari representatif regional. Fungsi pokok standing committee antara lain memberikan arahan kebijakan dan petunjuk operasional kepada CITES secretariat mengenai pelaksanaan konvensi, melakukan koordinasi dan saran pertimbangan kepada committee2 lainnya serta melakukan koordinasi dan tindak lanjut CoP.

b. Animal and Plant committee: terdiri dari 9 pakar yang dipilih dari representatif regional Fungsi utama Plants & Animal Committee adalah melakukan kajian terhadap kelayakan daftar CITES Listed Species dan melakukan review secara periodik CITES Listed Species.

c. Identification Manual Committee dan Nomenclatur Committee (1987): merupakan kelompok pakar yang direkrut dari anggota secara sukarela dan tidak harus berasal dari representatif regional. Fungsi utama Identification Manual Committee adalah koordinasi penyiapan identifikasi untuk spesies TSL. Sementara Nomenclatur Committee lebih kepada penyiapan hal-hal yang terkait dengan usulan standar referensi nomenclatur bagi semua spesies TSL yang termasuk dalam CITES Listed Spesies.

APPENDIX CITES

CITES memuat tiga lampiran (appendix) yang menggolongkan keadaan tumbuhan dan satwa liar pada tingkatan yang terdiri dari :

1. Apendiks I CITES

Appendix I yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial,. Jumlahnya sekitar 800 spesies yang terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk Appendix I yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian, dan penangkaran. Satwa dan tumbuhan yang termasuk dalam daftar Apendiks I, namun merupakan hasil penangkaran atau budidaya dianggap sebagai spesimen dari Apendiks II dengan beberapa persyaratan. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan non-detriment finding berupa bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas. Setiap perdagangan spesies dalam Apendiks I memerlukan izin ekspor impor. Otoritas pengelola dari negara pengekspor diharuskan memeriksa izin impor yang dimiliki pedagang, dan memastikan negara pengimpor dapat memelihara spesimen tersebut dengan layak.

Di Indonesia, TSL yang masuk dalam Appendix I CITES mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis itu misalnya semua jenis penyu (Chelonia mydas/penyu hijau, Dermochelys coreacea/penyu belimbing, Lepidochelys olivacea/penyu lekang, Eretmochelys imbricata/penyu sisik, Carreta carreta/penyu tempayan, Natator depressa/penyu pipih), jalak bali (Leucopsar rothschildi), komodo (Varanus komodoensis), orang utan (Pongo pygmaeus), babirusa (Babyrousa babyrussa), harimau (Panthera tigris), beruang madu (Helarctos malayanus), badak jawa (Rhinoceros sondaicus), tuntong (Batagur baska), arwana kalimantan (Scleropages formosus) dan beberapa jenis yang lain.

Ada beberapa spesies yang masuk dalam Appendix I namun jika spesies tersebut berasal dari negara tertentu akan menjadi Appendix II, Appendix III atau bahkan Non Appendix misalnya buaya muara (Crocodylus porosus) masuk dalam Appendix I kecuali populasi dari Indonesia, Australia dan papua New Guinea termasuk dalam Appendix II.

2. Apendiks II CITES

Appendix II yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Jumlahnya sekitar 32.500 spesies. Selain itu, Apendiks II juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Apendiks I. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.

Di Indonesia, yang termasuk dalam Appendix II yaitu mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenis, Insekta 26 jenis, Bivalvia 7 jenis, Anthozoa 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). satwa yang masuk dalam Appendix II misalnya trenggiling (Manis javanica), serigala (Cuon alpinus), merak hijau (Pavo muticus), gelatik (Padda oryzifora), beo (Gracula religiosa), beberapa jenis kura-kura (Coura spp, Clemys insclupta, Callagur borneoensis, Heosemys depressa, H. grandis, H. leytensis, H. spinosa, Hieremys annandalii, Amyda cartileginea), ular pitas (Pytas mucosus), beberapa ular kobra (Naja atra, N. Kaouthia, N. Naja, N. Sputatrix, Ophiophagus hannah), ular sanca batik (Python reticulatus), kerang raksasa (Tridacnidae spp), beberapa jenis koral, beberapa jenis anggrek (Orchidae) dan banyak lainnya.

Dalam daftar kuota ekspor TSL alam tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dirjen PHKA, jenis satwa yang masuk dalam Appendix II Cites dan tidak dilindungi undang-undang yang diperbolehkan untuk diekspor sebanyak 104 spesies. Beberapa jenis, walaupun tidak dilindungi namun tidak ada kuota tangkap dari alam untuk ekspor karena sedang diusulkan untuk dilindungi maupun karena populasinya sudah semakin menurun. Dari 104 spesies tersebut, yang paling banyak adalah dari jenis anthozoa (koral/karang) yaitu 60 spesies.

3. Apendiks III CITES

Appendix III yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (option) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I. Jumlah yang masuk dalam Appendix II sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam Apendiks III adalah spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Di Indonesia saat ini tidak ada spesies yang masuk dalam Appendix III.

KETENTUAN PEREDARAN DALAM CITES

Ketentuan Umum peredaran specimen CITES untuk kegiatan komersial & non komersial diatur melalui sistem permit/sertificate (antara lain : export permit, re-export sertificate, import permit dan sertificate of origin). Dengan demikian semua pergerakan TSL lintas batas negara wajib disertai dengan dokumen yang sah. Aturan ini berlaku untuk semua spesimen hidup atau mati, dan produk yang menggunakan bagian-bagian atau turunan daripadanya. Pengecualian dan perlakuan khusus dapat diberikan bila:

a. spesies dalam keadaan transit atau transhipment yang melalui atau di dalam teritori suatu pihak selama spesimen tersebut masih dalam kontrol pabean,

b. Otorita pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa suatu spesimen diperoleh sebelum ketentuan konvensi berlaku bagi spesimen tersebut,

c. Spesimen milik pribadi atau barang rumah tangga (kekecualian ini tidak berlaku bila spesimen appendix I diperoleh dari luar negara tempat biasanya dia tinggal dan diimpor ke negara tersebut, dan spesimen appendix II yang diperoleh dari luar negara dimana pemilik biasanya bermukim dan disuatu negara dimana terjadi pengambilan dari alam, diimpor kedalam negara tempat dia tinggal dan peraturan dinegara asal spesimen yang menyatakan bahwa sebelum spesimen tersebut diekspor maka harus ada ijin ekspor terlebih dahulu)

d. Spesimen appendix I hasil penangkaran atau propagasi diperlakukan seperti spesimen Appendix II

e. Spesimen hasil penangkaran atau propagasi buatan dan turunannya dapat menggunakan sertifikat dari Otorita pengelola.

f. Spesimen untuk peminjaman non komersial, sumbangan atau tukar menukar antar ilmuwan atau lembaga ilmiah yang diregister Otorita Pengelola di negaranya

g. Spesimen yang merupakan bagian dari kebun binatang keliling, sirkus, menagerie, pameran tanaman atau pameran keliling dengan syarat pemilik sudah diregister oleh otorita pengelola, spesimen termasuk dalam kategori pada poin b dan e serta untuk spesimen hidup pengangkutannya memenuhi standar kesejahteraan spesimen .

Setiap perdagangan baik impor, ekspor atau re ekspor spesies yang termasuk dalam appendix CITES harus dilengkapi dengan dokumen CITES yang diterbitkan oleh Otorita Pengelola masing-masing negara. Apabila ekspor atau re-ekspor dilakukan oleh negara yang bukan anggota, maka dokumen harus diterbitkan oleh otorita yang setara dan berkompeten dalam negara tersebut yang pada pokoknya memenuhi persyaratan konvensi mengenai ijin sertifikat dan dapat diterima sebagai penggantinya oleh negara anggota CITES.

Apabila ada perdagangan spesimen Appendix CITES tanpa dilengkapi dokumen CITES, maka negara anggota harus mengambil tindakan yang sesuai untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi dan melarang perdagangan spesiemen yang melanggar konvensi. Tindakan tersebut berupa menghukum perdagangan atau pemilikan spesiemn tersebut atau keduanya serta melakukan penyitaan spesimen tersebut atau mengembalikannya ke negara asal. Dalam hal spesimen hidup disita, spesimen tersebut harus diserahkan kepada otorita pengelola dari negara yang disita dan otorita pengelola setelah berkonsultasi dengan negara pengekspor, harus mengembalikan spesimen sitaan tersebut dengan biaya dari negara tersebut atau diserahkan ke rescue center atau tempat lain dimana otorita pengelola mengaanggap tempat tersebut sesuai dan konsisten dengan tujuan konvensi dan otorita pengelola dapat mencari pendapat dari otorita keilmuan atau sekretariat CITES untuk mengambil keputusan hal apa yang akan dilakukan.

PELAKSANAAN CITES DI INDONESIA

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan dan satwa liar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi. Sedangkan menurut CITES, penggolongannya dibagi berdasarkan appendix dan non appendix. Dalam hal ini, ada jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia namun tidak masuk appendix CITES dan ada pula yang jenis tidak dilindungi namun masuk dalam appendix CITES. Jenis TSL yang bisa diekspor (diperdagangkan) dari Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan adalah jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendix I CITES, atau jenis dilindungi tetapi hasil penangkaran generasi kedua dan seterusnya walaupun termasuk dalam Appendix I CITES. Aturan lain dalam pelaksanaan CITES yaitu PP No.13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, PP 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Jenis Tumbuhan dan Satwa, SK Menhut no. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL, Permenhut P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran TSL, Permenhut P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan TSL dilindungi dan Permenhut P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

Dalam rangka melaksanakan kewajibannya, Indonesia telah menunjuk Managemen Authority dan Scientific Authority. Sesuai dengan PP no.8 Tahun 1999, Ps 66 : Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai otoritas Pengelola (Management Authority) dan LIPI ditetapkan sebagai otoritas keilmuan (scientific authority). Selanjutnya dalam KepMenhut No.104/Kpts-II/2003, Direktur Jenderal PHKA ditetapkan sebagai pelaksana otoritas pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia dan dalam Keputusan Ketua LIPI no. 1973 tahun 2002, Pusat Penelitian Biologi ditetapkan sebagai Pelaksana Harian Otorita Keilmuan (Scientific Authority).

Kerjasama antar negara dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar merupakan suatu keuntungan bagi negara dengan sumberdaya alam hayati yang begitu besar seperti Indonesia. Manfaat yang dapat diambil misalnya Manfaat dari nilai spesies yang dikonservasi, kesempatan untuk melakukan intervensi dalam pengaturan peredaran TSL, meringankan biaya penegakan hukum, nilai yang terkait dengan kerjasama internasional/bantuan teknis dan finansial. Banyak usaha penyelundupan tumbuhan dan satwa lair dari Indonesia yang bisa digagalkan di negara tujuan karena adanya kerjasama ini sehingga kerugian Indonesia yang ditimbulkan karena perdagangan tumbuhan dan satwa liar illegal dapat semakin ditekan.

Dalam pelaksanaan konvensi CITES di Indonesia, ada beberapa kendala yang masih sangat sering dihadapi, yaitu wilayah Indonesia relatif luas dengan aksesibilitas yang rendah sehingga peredaran TSL lintas batas negara sulit dikontrol, dukungan para pihak dalam pelaksanaan CITES belum optimal, data potensi TSL sebagai basis NDF belum memadai, sehingga penetapan quota kurang efektif da masih banyaknya upaya penyelundupan TSL dengan berbagai modus operandi yang terus berlangsung. Dalam pelaksaan ketentuan CITES, Otorita CITES malakukan kerja sama dengan bea dan cukai, kepolisian, karantina, kejaksaan, pengadilan dan LSM serta pihak-pihak lain yang terkait.

Oleh: Septi (2009)

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Bookman Old Style”; panose-1:2 5 6 4 5 5 5 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:21.0cm 842.0pt; margin:4.0cm 3.0cm 3.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:70.6pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

DAFTAR PUSTAKA

Dit. KKH Departemen Kehutanan, 2006, Handbook CITES, Jakarta

Dit. KKH Departemen Kehutanan, 2008, Handbook CITES, Jakarta

http://www.cites.org

http://www.dephut.go.id

Meteri Pengantar CITES oleh Kepala Seksi CITES, Subdit Konvensi, Dit KKH, Ditjen PHKA

This entry was posted in Berita Terbaru. Bookmark the permalink.


  • http://www.brushstokes.com/ Download Photoshop Brushes

    A friend of mine was talking about your blog, so I came to check it out. After reading a couple of your posts, I must say that it’s quite good.