Pengawasan Lalu Lintas Tumbuhan dan Satwa Liar


Kebijakan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)
Kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan alasan ekonomi dan kesenangan, memberikan tekanan terhadap penurunan kualitas dan populasi tumbuhan dan satwa liar di habitat alaminya.
Oleh karena itu kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, harus diawasi dan dikendalikan, sehingga tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, dapat diwujudkan.

A. Kebijakan
Kebijakan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan perdagangan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, dan konvensi yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara internasional. Kebijakan perdaganagn tumbuhan dan satwa liar merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, disamping adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas diperdagangkannya tumbuhan dan satwa liar.

  1. Berdasarkan Peraturan Perundangan yang Berlaku
    Dalam kerangka pengelolaan tumbuhan dan satwa liar sebagai sumber daya alam hayati yang tersebar di berbagai tipe habitat, landasan hukum yang dipergunakan adalah Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
    Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1999 tersebut, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan untuk keperluan :

    • Pengkajian, penelitian, dan pengembangan,
    • Penangkaran,
    • Perburuan,
    • Perdagangan,
    • Peragaan,
    • Pertukaran,
    • Budidaya tanaman obat-obatan, dan
    • Pemeliharaan untuk kesenangan.

    Berdasarkan Pasal 65 PPNo. 8 Tahun 1999, Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) konservasi tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Sedangkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).
    Melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/Kpts-II/2003, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), ditunjuk sebagai pelaksana Otoritas Pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia. Konsekuensi dari peran sebagai Otoritas Pengelola CITES, diantaranya adalah melekatnya tugas dan tanggung jawab dalam mengelola perdagangan tumbuhan dan satwa liar, yaitu :

    • Melaksanakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan CITES,
    • Mengahdiri COP (Conference Of the Parties) CITES, dan
    • Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan peredaran jenis flora dan fauna, seperti LIPI, Departem,en Pertanian, Dpartemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departem,en Perhubungan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

    Sesuai Pasal 18 PP No. 8 Tahun 1999, tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, yang diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, keputusan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan pemanfaatan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar.

  2. Berdasarkan Ketentuan CITES
    Semangat negara-negara di dunia dalam mencermati dan mengendalikan perdagangan flora dan fauna, yang tertuang dalam suatu konvensi, yaitu CITES, telah membuat pemerintah Indonesia menselaraskan kebijakannya dalam perdagangan tumbuhan dan satwa liar, sebagai bagian dari komunitas global.
    CITES, Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, merupakan kesepakatan yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di WAshington D.C pada tanggal 3 Maret 1973 yang dihadiri oleh 88 negara. Konvensi tersebut merupakan tanggapan terhadap Rekomendasi No. 99.3 yang dikeluarkan oleh Kenferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1972.
    Hal tersebut merupakan hasil konsultasi IUCN (International Union for Conservation on Nature and Natural Resoueces) dengan beberapa negara dan organisasi internasional yang dilakukan selama bertahun-tahun. Pada saat itu 21 negara menandatangani CITES dan secara legal konvensi tersebut mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 1975.Saat ini anggota CITES telah mencapai 160 negara. Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1978, yang membawa konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan pemerintah Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan CITES. Misi dan tujuan dari konvensi ini adalah untuk menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari kepunahan di alam melalui pengembangan sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa serta produk-produknya secara internasional. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersial terhadap sumber daya tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup suatu jenis, setelah kerusakan habitat. Ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar dibentuknya konvensi tersebut, yaitu :

    • Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar,
    • Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia,
    • Peran dari masyarakat dan begara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi,
    • Makin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over exploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis-jenis atas dasar kelangkaannya yang ditentukan oleh Konferensi Anggota CITES digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok atau Appendix, yaitu Appendix I, Appendix II, dan Appendix III.

B. Kelembagaan Dalam Pemanfaatan/Perdagangan dan Pengendalian TSL
Ketentuan CITES menetapkan bahwa setiap negara anggota CITES harus menunjuk satu atau lebih Otoritas Pengelola (Management Authority) dan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority). Sesuai Pasal 65 PP No. 8 Tahun 1999, pengaturan pemanfaatan (ternmasuk perdagangan) tumbuhan dan satwa liar diatur oleh Departemen Kehutanan yang telah ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) dan LIPI selaku Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).

Otoritas Pengelola CITES menjalankan aturan-aturan konvensi termasuk mengendalikan perijinan, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Otoritas Ilmiah/Keilmuan. Sedangkan otorita Ilmiah memberikan rekomendasi kepada Otorita Pengelola bahwa suatru species dapat diperdagangkan sesuai dengan prinsip non detriment finding, yaitu bahwa perdagangan suatu jenis tumbuhan dan satwa liar tidak akan mengakibatkan rusaknya potensi populasi tumbuhan dan satwa liar tersebut di habitat alamnya.

Negara-negara pihak atau anggota CITES mempunyai kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan CITES di bidang pengendalian peredaran jenis baik keluar maupun masuk negara yang bersangkutan. Dengan demikian diterapkan sistem dua pintu pengendalian lalu lintas peredaran/perdagangan tumbuhan dan satwa liar langka, yang pertama di negara pengekspor dan yang kedua di negara pengimpor.

Untuk dapat melaksanakan CITES dengan efektif, maka sistem perundang-undangan nasional harus mengacu pada ketentuan CITES. Ada 4 (empat) hal pokok yang harus dicakup dalam legislasi nasional untuk melaksanakan CITES, yaitu :

  1. Harus dapat menunjuk satu atau lebih Management dan Scientific Authority,
  2. Harus dapat melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan konvensi,
  3. Harus dapat menghukum perdagangan yang melanggar,
  4. Harus dapat melakukan penyitaan terhadap spesimen-spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara illegal.

Departemen Kehutanan c.q Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), selama ini memang telah menangani berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar, termasuk bentuk-bentuk pemanfaatannya, yang melibatkan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA , khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berada hampir di setiap propinsi, yang saat ini ada sebanyak 32 unit BKSDA.

Tugas dan wewenang baik Ditjen PHKA maupun BKSDA dalam melakukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar telah diatur berdasarkan suatu Keputusan Menteri Kehutanan, yang mencerminkan suatu mekanisme pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang berazaskan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sementara itu sistem kontrol pada CITES adalah dengan melalui sistem perijinan standar CITES yang diterbitkan oleh Management Authority, dan ditegakkan oleh penegak hukum seperti Pabean (Bea Cukai) dan Kepolisian, termasuk Karantina. Kelembagaan di luar Departemen Kehutanan yang berperan strategis sebagai mitra kerja Departemen Kehutanan dalam pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, yang didukung dengan tugas dan wewenangnya yang melekat secara institusi adalah :

  1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    LIPI berperan sebagai otoritas keilmuan, dan memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi jumlah dan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan. Hal ini menjadi dasar bagi Direktur Jenderal PHKA dalam pembutaan keputusan penetapan kuota, dan melakukan kontrol atas perdaganagan tumbuhan dan satwa liar.
  2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
    Memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dokumen ekspor yang dimiliki para eksportir. Dokumen tersebut berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN)/CITES Permit, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PHKA. Fokus pemeriksaan diantaranya meliputi keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen (jumlah dan jenis spesimen yang akan dikirim), dan masa berlaku dokumen, serta pembubuhan legalitas pada dokumen SATS-LN.
  3. Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian
    Memiliki wewenang melakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.
  4. Pusat Karantina Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan
    Memiliki wewenang melakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis ikan serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.
  5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
    Jajaran Kepolisian, yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Departemen Kehutanan.
  6. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
    Memiliki wewenang dalam memfasilitasi legalitas usaha di bidang perdagangan tumbuhan dan satwa liar kepada para eksportir, meliputi : penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , dan penyiapan kebijakan unruk menstimulasi iklim usaha yang baik di dalam negeri dan ke luar negeri. Disamping itu juga menetapkan harga patokan tumbuhan dan satwa liar, sebagai dasar pungutan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap perdaganagn tumbuhan dan satwa liar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

  • Fathinah Inas Hutasuhut

    permisi, mau tanya
    kalau mau laporin perdagangan satwa liar yg dilindungi gimana dan kemana??? mohon jawab secepatnya.
    terima kasih