Perspektif Hukum Terhadap Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar

Posted on by admin

I. PENDAHULUAN

Bagi Indonesia yang sedang membangun, berbicara tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak boleh terlepas dari kontek pembangunan nasional, yang saat ini sudah mencapai tahapan menentukan dan hutan kedudukannya sangat penting sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan yang telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia.

Pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus dan untuk mencapai hasil yang tersedia perlu digunakan secara berencana dengan memperhatikan skala prioritas pada setiap kurun waktu tertentu, salah satu sumber pembangunan adalah sumber daya alam.

Di Indonesia yang beriklim tropis, dengan luas daratan yang hanya sekitar 1,3 % dari keseluruhan permukaan bumi, kaya akan berbagai jenis hidupan liar dan berbagai tipe ekosistem yang sebagian diantaranya tidak dijumpai di bagian lain bumi ini.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik ekstraktif seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar.

Kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam (tumbuhan satwa liar) menunjukan bahwa, baik pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dengan alasan ekonomi dan kesenangan telah memberikan tekanan yang memiliki akibat terhadap kualitas dan kuantitas populasi satwa liar di habitat alam. Akibat Over Exploitation yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama dan simultan telah mengancam keberadaan beberapa species satwa liar di habitat alam.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan, termasuk perlindungan terhadap hasil hutan berupa tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dewasa ini ternyata telah menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa tersebut yakni berkurangnya perhatian terhadap kelestarian populasi, misal perdagangan / penyelundupan satwa ke luar negeri (illegal trading) dan kepemilikan satwa tanpa ijin. Hal ini apabila tidak di cegah maka akan berpotensi tidak hanya terjadi penurunan populasi satwa secara drastis, tetapi akan mengakibatkan terjadinya kepunahan suatu jenis satwa khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi Undang-undang.

Adanya pemanfaatan sumber daya alam yang over exploited dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam jelas sangat merugikan, sebagai contoh permasalahan yang sangat pelik yaitu pemanfaatan berbagai jenis penyu laut, dimana pada masa sekarang ini ancaman terhadap jenis-jenis penyu tersebut banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia, seperti perburuan secara liar, pemungutan atau pengambilan telur penyu tanpa memperhatikan unsur kelestariannya, pencemaran lingkungan dan pengrusakan habitat peneluran (nesting ground).

Perkembangan yang mengarah pada kerusakan dan penciutan sumber daya alam ini, tidak bisa dibiarkan begitu saja tetapi harus ada pencegahannya. Semua sumber daya alam yang bersifat renewable atau dapat terpulihkan kembali tersebut harus diselamatkan dan dilestarikan demi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara.

II. LANDASAN YURIDIS TENTANG KSDA (KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI)

1. Landasan Hukum Nasional

Pada hakekatnya konservasi adalah berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Landasan yuridis dalam bidang konservasi di Indonesia :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masalah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat pada pasal 2 dan 3 adalah sebagai berikut :

a. Pasal 2 (dua) berbunyi :

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang”.

b. Pasal 3 (tiga) berbunyi :

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.

 

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan,

- Menurut pasal 6 ayat (1) hutan mempunyai tiga fungsi yaitu :

a. fungsi konservasi,

b. fungsi lindung, dan

c. fungsi produksi

- Berdasarkan fungsinya maka pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok , sesuai pasal 6 ayat (2) UU NO.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai berikut :

a. hutan konservasi,

b. hutan lindung, dan

c. hutan produksi

- Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam terdapat pada pasal 46 dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu :

“penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari”

penjelasan pasal 46 yaitu :

“Fungsi konservasi alam berkaitan dengan; konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara; diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4. UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sekarang menjadi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009. Kegiatan pengelolaan perlindungan hutan merupakan salah satu aspek dalam kerangka kebijakan pengelolaan Konservasi secara berkelanjutan (sustainable),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar,

7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES

8. Kepmenhut No.691/Kpts-VI/1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional

9. Kepmenhut No.301/Kpts-II/2001 tentang Inventarisasi Satwa Liar yang dilindungi dan bagian-bagiannya yang dipelihara oleh perorangan

10. Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Penangkapan atau Pengambilan dan Peredaran Tumbuhan Satwa Liar

11. Instruksi Dirjen PHKA No. 762/Dj-IV/Ins/LH/2001 tentang Penertiban dan Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan dan atau Perdagangan Orang Utan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang beserta habitatnya

Undang-undang ini memuat norma hukum Positif yang menjadi dasar untuk penegakan hukum masalah perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam.

2. Landasan Hukum International

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdaulat dan akan selalu menjaga komitmen berbagai kesepakatan terhadap perjanjian hukum internasional, salah satunya dalam bidang perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Yaitu konvensi mengenai Perdagangan Internasional jenis satwa dan tumbuhan yang terancam punah atau lebih dikenal dengan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) adalah suatu perjanjian internasional antar pemerintah (Negara Anggota) yang ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 3 Maret 1973 dan diubah di Bonn pada tanggal 22 Juni 1979.

Tujuan dari CITES adalah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan liar (atau bagian dan produk olahannya yakni produk yang terbuat dari bagiannya) tidak mengancam kelestariannya.

III. Kebijakan Pengamanan

1. Pelaksana Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Untuk terselenggaranya perlindungan hutan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan oleh penegak hukum yang terdiri dari :

a. Lingkup Kehutanan

1) Polisi Kehutanan,

2) PPNS Kehutanan,

3) Satuan Pengamanan Hutan dan,

4) Tenaga Pengamanan Hutan lainnya.

b. Lingkup Instansi Terkait

5) POLRI

6) TNI (TNI Angkatan Laut)

7) Bea Cukai

8) Karantina Pertanian dan Karantina Ikan

9) Imigrasi

10) Kejaksaan

11) Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

 

2. Penanganan Tindak Pidana

Tindakan dalam penanganan Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

 

Prosedur penanganan :

1) Penegakan hukum secara preventif adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya gejala yang bersangkutan.

Dapat dilakukan oleh Polisi Kehutanan atau bekerjasama dengan mitra kerja PHKA atau instansi terkait atau aparat penegak hukum lainnya melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan serta penyuluhan peraturan perundangan, pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi maupun tidak.

Upaya ini dilakukan dan dilaksanakan untuk menekan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat dengan penuh kesadaran untuk mengurangi atau menghentikan pemakai pengguna tumbuhan dan satwa liar dalam kegiatan kehidupannya, seperti perdagangan secara komersil tanpa penggunaan prosedur ijin yang sah.

2) Kegiatan Operasi Intelijen

Dapat dilakukan oleh Polisi kehutanan, instansi terkait yang berwenang, bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi awal tentang tindak pidana tumbuhan dan satwa liar agar dalam melakukan operasi represif dapat berjalan tepat sasaran.

3) Penegakan hukum secara represif.

Selain penegakan hukum secara preventif juga dilakukan secara represif. Definisi dari represif itu sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi terhadap terjadinya gejala yang bersangkutan, yaitu melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan tumbuhan dan satwa liar.

Dapat dilaksanakan secara fungsional oleh Polisi Kehutanan, operasi gabungan bersama dengan aparat penegak hukum di instansi terkait.

4) Proses Yustisia

Dapat dilaksanakan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Kehutanan dan atau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait mulai dari menyelidiki, menyidik sampai pemberkasan diterima oleh jaksa melalui penyidik POLRI.

5) Penangan Barang Bukti

Penanganan barang bukti baik itu hasil operasi pengamanan fungsional maupun gabungan, bagi satwa yang masih hidup bisa dikembalikan ke habitat alam setelah memenuhi syarat didahului dengan izin dari pengadilan negeri setempat, dan sebelum dilepasliarkan dilakukan habituasi, begitu juga harus menyisakan beberapa sesuai kebutuhan untuk barang bukti untuk keperluan di persidangan. Sedangkan bagi satwa maupun bagian-bagian yang lain yang dilindungi bagi keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan lebih baik dimusnahkan.

6) Putusan Pengadilan

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dan keputusan pengadilan sepenuhnya merupakan wewenang hakim, karena hakim akan mencari kebenaran materiil yaitu kebenarannya terjadi atau kebenaran yang senyata-nyatanya ada dalam suatu perkara pidana.

Menurut pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka disinilah peran PPNS atau penyidik POLRI dituntut lebih profesionalis dalam tugas penyidikannya agar bisa membuktikan pakta di dalam perkara persidangan.

IV. PENUTUP

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologis, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu hutan termasuk di dalamnya berbagai macam jenis keanekaragaman hayati harus diurus, dijaga, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari dan berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam pengelolaan hutan secara lestari diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai harapan guna mendukung kinerja dan profesionalisme tugas Polhut / PPNS dilapangan perlu adanya daya dukung baik itu intelegensi SDM, pendidikan / adanya diklat-diklat yang ada relevansinya dengan tupoksi serta sarana pendukung lainnya. Untuk menghadapi perkembangan dewasa ini yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan/ sumber daya alam hayati (tindak pidana kehutanan) bila perlu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mencetak kader-kader PPNS yang lebih berkualitas, baik itu di tingkat Balai KSDA maupun di Balai Taman Nasional seluruh Indonesia, harapan minimal satu resort memiliki satu orang PPNS.

*) Polisi Kehutanan Balai KSDA Bali

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonymous, 2005.”Kebijakan Perlindungan Hutan dalam Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar”. Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.

2. “Konvensi tentang Perdagangan Internasional Jenis-jenis Flora dan Fauna Terancam Funah” di tandatangani di Wasington, D.C. pada tanggal 3 Maret 1973. diubah di Bonn pada tanggal 22 Juni 1979.

3. Sutisna Wartaputra. 1993. “Kebijakan Strategi Pembangunan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan. Jakarta.

4. Undang-undang Dasar 1945, yang telah diamandemen, Penerbit Apollo Surabaya. 2002.

5. Undang-undang no. 8 Tahun 1981. tentang “Hukum Acara Pidana” (KUHAP)

6. Undang-undang RI no. 5 Tahun 1990, tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

7. Undang-undang RI no. 41 Tahun 1999. tentang “Kehutanan”

8. Undang-undang RI no.32 Tahun 2009. tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

 

Oleh : SUHENDARTO, SP*)

 

This entry was posted in Artikel, Berita Terbaru. Bookmark the permalink.